Keserakahan duniawi aparat

Keserakahan Pejabat dalam Perambahan Hutan dan Dampaknya terhadap Banjir Galodo: Sebuah Kajian Ekologis, Sosial, dan Tata Kelola

Abstrak

Perambahan hutan yang melibatkan oknum pejabat atau terjadi akibat lemahnya tata kelola pemerintahan merupakan salah satu penyebab utama menurunnya kualitas ekosistem di Indonesia. Kerusakan tersebut berkontribusi signifikan terhadap terjadinya banjir bandang atau banjir galodo, yaitu pergerakan air bercampur material yang meluncur dari daerah hulu dengan kecepatan tinggi. Artikel ini membahas hubungan struktural antara governance yang buruk, eksploitasi sumber daya hutan, dan meningkatnya risiko banjir galodo, dengan memberikan contoh kasus dari beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatera Barat dan Kalimantan Timur.

---

1. Pendahuluan

Hutan Indonesia berperan sebagai ekosistem penyangga yang menjaga keseimbangan hidrologis, keanekaragaman hayati, serta perlindungan tanah dari erosi. Namun, eksploitasi hutan sering kali berlangsung secara tidak terkendali. Dalam beberapa kasus, aktivitas tersebut difasilitasi oleh pejabat atau pemegang kewenangan yang mengeluarkan izin tanpa kajian lingkungan yang memadai.

Fenomena ini bukan sekadar bentuk pelanggaran administratif, tetapi sebuah mal-administrasi lingkungan yang berimplikasi luas pada masyarakat. Salah satu dampak paling fatal adalah meningkatnya banjir galodo di wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif aman.

---

2. Kerangka Akademik: Hubungan antara Tata Kelola, Perambahan Hutan, dan Banjir Galodo

2.1. Teori Tata Kelola Lingkungan (Environmental Governance Theory)

Teori governance menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan sering terjadi ketika:

• Transparansi rendah,
• Penegakan hukum lemah,
• Kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan keberlanjutan,
• Kelompok elit menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Dalam konteks Indonesia, fenomena state capture atau “penangkapan negara” terjadi ketika keputusan mengenai penggunaan hutan dikendalikan oleh kelompok kecil demi kepentingan ekonomi tertentu.

2.2. Kerangka Ekologi: Fungsi Hidrologis Hutan

Hutan berfungsi sebagai:

• Penyimpan air (water retention system),
• Pengatur infiltrasi dan aliran permukaan,
• Penahan tanah (soil conservation),
• Pengendali sedimen.

Ketika hutan hilang akibat pembalakan atau konversi lahan, aliran permukaan meningkat drastis. Di daerah bergunung-gunung yang curam, ini memicu longsor dan aliran material, membentuk banjir galodo.

2.3. Mekanisme Terjadinya Banjir Galodo

Banjir galodo biasanya terjadi melalui tahapan:

1. Hujan ekstrem di daerah hulu.
2. Aliran air meningkat karena permukaan tanah tidak mampu menyerap.
3. Material longsor: tanah, batu, batang pohon.
4. Seluruh material itu meluncur ke sungai kecil (hulu).
5. Terjadi penyumbatan dan pelepasan tekanan secara mendadak.
6. Material besar bergerak cepat ke hilir menimbulkan kerusakan luas.

---

3. Contoh Kasus Nyata di Indonesia

3.1. Kasus Banjir Galodo di Sumatera Barat (Lembah Anai – 2024)

Daerah Lembah Anai di Sumatera Barat mengalami banjir galodo besar pada 2024. Beberapa studi akademis dan laporan media menunjukkan bahwa faktor penyebab utamanya meliputi:

• Kerusakan hulu DAS akibat penebangan dan alih fungsi lahan.
• Peningkatan aktivitas perkebunan di kaki Gunung Marapi.
• Pengawasan lemah terhadap izin pemanfaatan hutan.

Aliran material berupa batu-batu besar dan pohon tumbang menghancurkan jembatan, rel kereta, rumah penduduk, dan fasilitas wisata. Fenomena ini mempertegas hubungan kuat antara degradasi kawasan hulu dan banjir galodo.

3.2. Kasus Kalimantan Timur: Perambahan Hutan dan Banjir di Daerah Tambang

Di beberapa kabupaten di Kalimantan Timur, aktivitas perambangan dan izin pembukaan lahan yang diberikan secara longgar kepada korporasi tambang menyebabkan:

• Kerusakan tutupan vegetasi,
• Lubang-lubang tambang yang menjadi kolam air berpotensi jebol,
• Sedimentasi sungai meningkat.

Beberapa banjir besar yang terjadi sejak 2019 hingga 2022 menunjukkan pola yang konsisten: banjir lebih parah di wilayah dengan tambang aktif, terutama di daerah yang izinnya dikeluarkan tanpa AMDAL komprehensif. Walaupun tidak semua pejabat terlibat, kelalaian supervisi merupakan faktor penentu.

3.3. Kasus Sumatera Selatan dan Jambi: Konsesi Perkebunan

Penelitian lingkungan menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit di Sumatera Selatan dan Jambi dapat mengubah pola aliran sungai. Pada beberapa kejadian banjir bandang, ditemukan indikasi:

• Konsesi perkebunan tumpang tindih dengan kawasan lindung,
• Penerbitan izin yang tidak transparan,
• Penurunan tajam area hutan riparian.

Banjir galodo yang terjadi di Kabupaten Lahat (2022) dan Merangin (2020) memperlihatkan ciri-ciri aliran material dari hulu yang rusak.

---

4. Dampak Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat

4.1. Kehilangan Nyawa dan Kepemilikan

Banjir galodo kerap datang tanpa tanda awal, sehingga tingkat fatalitas tinggi. Banyak warga kehilangan keluarga dan rumah.

4.2. Perubahan Struktur Ekonomi Lokal

• Petani kehilangan lahan karena tertimbun material.
• Infrastruktur ekonomi lumpuh.
• Akses pasar dan distribusi barang terputus.

4.3. Trauma dan Disrupsi Sosial

Masyarakat terdampak mengalami trauma yang memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang.

---

5. Analisis Kritis: Mengapa Pejabat Bisa Terlibat?

5.1. Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Sumber Daya Alam

Pejabat yang memiliki kepentingan ekonomi pribadi atau hubungan dengan pemilik modal dapat memengaruhi:

• Penerbitan izin,
• Pengawasan hutan,
• Penegakan hukum.

5.2. Kurangnya Checks and Balances

Di daerah dengan pengawasan publik lemah, proses tata kelola hutan sering berjalan tanpa transparansi.

5.3. Insentif Politik dan Biaya Pemilu

Biaya politik tinggi dapat mendorong pejabat mencari “sumber dana” dari izin pemanfaatan hutan.

---

6. Rekomendasi Kebijakan

6.1. Penguatan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan

• Audit independen izin eksploitasi hutan.
• Sanksi administratif tegas.
• Mekanisme anti-korupsi di sektor kehutanan.

6.2. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

• Reboisasi massif.
• Pembentukan zona penyangga hijau.
• Pengembalian fungsi hutan riparian.

6.3. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengawasan

Masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki pengetahuan ekologis yang penting dalam menjaga hutan.

6.4. Pengembangan Sistem Peringatan Dini Banjir Galodo

Teknologi hidrologi modern perlu dipasang di daerah hulu rawan.

---

7. Kesimpulan

Keserakahan pejabat yang memanfaatkan kekuasaan untuk merambah atau mengizinkan kerusakan hutan mempercepat degradasi lingkungan yang berujung pada banjir galodo. Bukti dari berbagai kasus di Indonesia menunjukkan hubungan kuat antara tata kelola yang buruk dan bencana ekologis. Dengan memperkuat governance, pengawasan masyarakat, dan pemulihan hutan, risiko banjir galodo dapat ditekan secara signifikan.