Peristiwa sekitar proklamasi modul

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI

Detik-detik menjelang diproklamasikan kemerdekaa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak terjadi beberapa peristiwa yang sangat penting :

1. Pemanggilan Tokoh Indonesia ke Dalat, Vietnam.

Tanggal 9 Agustus 1945,Marsekal Terauchi, Panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara memanggil Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat kemarkasnya di Dalat (Saigon). Ia kemudian menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Keputusan ini dilatar belakangi keinginan menarik dukungan dan simpati lebih banyak dari bangsa Indonesia yang saat itu tentara Jepang semakin terdesak oleh sekutu.Sebenarnya, pertemuan di Dalat tersebut merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, peristiwa ini merupakan pemicu dari terjadinya perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda.

2. Peristiwa Rengasdengklok.

Berita peristiwa pemboman kota Hirosima pada tanggal 6 Agustus 1945 serta Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, disusul jepang menyerahkan diri kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, meskipun berita tersebut di tutupi, pada akhirnya sampai juga kepada telinga pada pemuda melalui siaran radio BBC di Bandung. Hal ini memperkuat tekada dan semangat para pemuda untuk segera bergerak memproklamirkan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Setelah mendengar kekalahan Jepang tersebut, tanggal 15 Agustus 1945 para pemuda berkumpul diruang belakang gedung Bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur no.13, Jakarta, dibawah pimpinan Chaerul Saleh. Pertemuan ini membahas kekalahan Jepang dan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hasil keputusannya adalah bahwa kemerdekaan Indonesia adalah masalah bangsa Indonesia sendiri yang tidak dapat digantungkan pada bangsa lain. Oleh karena itu proklamasi kemerdekaan harus dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Para pemuda segera mengirimkan utusan (Wikana dan Darwis) untuk segera menghadap Ir. Soekarno dan Moh. Hatta agar segera menyampaikan hasil rapat tersebut. Namun kedua tokoh tersebut menolak gagasan para pemuda dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan mempunyai tugas untuk memelihara status quo sebelum pasukan sekutu datang ke Indonesia. Selain itu, Soekarno-Hatta baru akan membicarakan masalah kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI pada tangal 16 Agustus 1945.

Namun kedua tokoh ini menolak gagasan pemuda tersebut dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan mempunyai tugas memelihara status quo sebelum pasukan sekutu datang ke Indonesia. Selain itu Soekarno-Hatta baru akan membicarakan masalah kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945.

Wikana dan Darwis melaporkan hasil pembicaraan dengan Soekarno-Hatta kepada para pemuda yang telah berkumpul di Asrama Menteng 31 pada pukul 24.00 wib. Para pemuda tersebut antara lain Chaerul Saleh, Yusuf Kunto, Surachmat, Johan Nur, Singgih, Mandani, Sutrisno, Sampun, Subadio, Kusnandar, Abdurrahman dan Dr. Muwardi.

Setelah para pemuda mendengar hasil laporan tersebut, para pemuda merasa kecewa sehingga suasana rapat menjadi panas. Akhirnya diputuskan perlunya untuk mengamankan Soekarno-Hatta keluar kota yang jauh dari pengaruh Jepang. Persoalan Soekarno-Hatta selanjutnya diserahkan kepada Syudanco Singgih dan kawan-kawan dari Peta Jakarta.

Dalam melaksanakan tugasnya, Syudanco Singgih didampingi Sukarni dan Yusuf Kunto. Menurut Singgih Soekarno-Hatta akan dibawa ke Rengasdengklok sebagai tempat untuk mengamankan Soekarno-Hatta dengan alasan:
  

1. Rengasdengklok dilatar belakangi laut Jawa, sehingga jika ada serangan dari tentara Jepang dapat segera pergi melalui laut. 

2. Didaerah sekitar Rengasdengklok, di Purwakarta, Cilamaya (barat), Kedung Gedeh (selatan), dan Bekasi (Timur) telah siap pasukan Peta untuk menjaga segala kemungkinan.

Setelah rapat selesai, dengan mengendarai mobil, Singgih bersama Sutrisno, Sampun dan Surachmat menuju rumah Ir. Soekarno dan menjemput Moh. Hatta untuk membawa mereka beserta keluarga ke Rengasdengklok.

Setelah sampai di rengasdengklok, Soekarno-Hatta tetap tidak bersedia menyatakan kemerdekaan sebelum ada surat pernyataan resmi menyerah dari Jepang. Namun ditengah perdebatan itu, Ahmad Subarjo muncul dan memberitahukan kepada Soekarno-Hatta bahwa Jepang memang telah menyerah kepada sekutu. Mendengar kabar itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya, diadakan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa Soekarno-Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah tercapai, pada sore harinya Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo dan Sudiro. 

3. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

Sekitar pukul 02.00 wib dini hari, soekarno-Hatta tiba di Jakarta. Atas usaha Ahmad Subarjo diperoleh sebuah tempat, yaitu dirumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang dengan jabatan Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Rumah tersebut terletak dijalan Imam Bonjol No.1 Jakarta Pusat. Tempat tersebut dianggap sebagai tempat paling aman dari ancaman pemerintah militer.

Sebelum Soekarno-Hatta merumuskan teks Proklamasi, ia menghadap dulu Jendral Nishimura yang menyatakan bahwa Jepang tetap akan mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Soekarno-Hatta akhirnya memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Mereka kemudian menuju rumah laksamana Muda Tadashi Maeda. Disana ternyata telah berkumpul para pemuda dan beberapa tokoh PPKI. Ketika para pemimpin nasional sedang merumuskan teks proklamasi. Laksamana muda Tadashi Maeda mengundurkan diri dan pergi keruang tidurnya. Sementara itu datang orang kepercayaan Nishimura, yaitu Miyosi bersama Sukarni, Sudiro dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno-Hatta dan ahmad Subarjo merumuskan naskah teks proklamasi.

Setelah selesai dirumuskan, Ir. Soekarno membacakan naskah teks proklamasi dihadapan hadirin. Moh. Hatta menyarankan agar semua yang hadir menandatanganinya. Namun, usul ini ditentang golongan muda. Sukarni kemudian mengusulkan agar naskah tersebut hanya ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul tersebut diterima oleh semua pihak. Ir Soekarno kemudian meminta Sayuti Melik untuk mengetiknya.

Setelah diketik naskah teks Proklamasi mengalami beberapa perbaikan, yaitu mengubah kata ’tempoh’ menjadi ’tempo’, ’wakil bangsa Indonesia’ menjadi ’atas nama bangsa Indonesia’, ’Djakarta 17-8-05’ menjadi ’Djakarta hari 17 boelan 8 tahoen 05’. Naskah yang telah diketik kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Selanjutnya, Sukarni mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan didepan massa di lapangan Ikada. Namun usul tersebut ditolak karena Ir. Soekarno menganggap lapangan Ikada adalah lokasi yang bisa menimbulkan bentrokan antara rakyat dan pihak militer Jepang. Ir. Soekarno kemudian menyarankan dirumahnya di jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta. Saran ini disetujui semua pihak. 

4. Upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pada waktu fajar tanggal 17 Agustus 1945, para perumus teks proklamasi baru keluar dari rumah laksamana Maeda. Beberapa jam berikutnya, mereka berkumpul kembali dikediaman Soekarno untuk melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Orang-orang kemudian sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk upacara.

Sudiro, Sekretaris Ir. Soekarno menugasi S. Suhud (Komandan pengawal rumah Bung Karno dan pemimpin barisan pelopor) agar menyiapkan tiang bendera dari bambu. Bendera merah putih yang dijahit ibu Fatmawati telah disiapkan. Pasukan PETA dibawah komandan Syudanco Latief Hendraningrat dan Syudanco Abdurrahman, dengan senjata lengkap telah berjaga disekitar rumah tersebut.

Menjelang pukul 10.00, tokoh-tokoh nasional telah hadir ditempat upacara. Diantaranya Dr. Buntaran, M. Sam Ratulangi, A.A. Maramis, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansyur, Mr. Sartono, S.K. Trumurti, M. Tabrani, Dr. Muwardi, Sayuti Melik, A.G. Pringgodigdo, Pandu Kartawiguna dan para tokoh pemuda.

Para hari Jum’at, bulan Ramadhan tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00 wib dilaksanakan upacara Proklamasi kemerdekaan indonesia dengan susunan acara : 

a. Pembacaan teks Proklamasi.

b. Pengibaran bendera merah putih.

c. Sambutan walikota Jakarta Suwirjo dan Dr. Muwardi. 

Dengan suara yang mantap, Ir. Soerkarno menyampaikan pidato pendahuluan yang singkat dilanjutkan dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan.

Setelah pembacaan proklamasi, Syudanco Latief Hendraningrat mengerek bendera merah putih diiringi lagu Indonesia raya oleh seluruh peserta upacara. Upacara kemudian ditutup dengan sambutan walikota Jakarta Suwirjo dan Dr. Muwardi. Setelah itu para hadirin berpelukan dan kemudian menyalami Ir. Soekarno dan Moh. Hatta. Dengan proklamasi kemerdekaan itu, berakhirlah penjajahan Jepang di Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun.

Teks Asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

17 Agustus 1945 pukul 10.00, Ir. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Hingga kini, pada setiap Upacara peringatan Kemerdekaan RI akan dilakukan pembacaan naskah teks proklamasi. Tahukah kita, bahwa teks yang dibacakan tersebut bukanlah naskah yang pertama kali dirumuskan?

Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun di ruang makan rumah Laksamana Tadashi Maeda (Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta Pusat, kini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi) pada pukul 02.00-04.00 dini hari oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Sementara itu, di ruang depan hadir B.M Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Soediro.

Kalimat pertama teks Proklamasi adalah saran Ahmad Soebardjo yang diambil dari rumusan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kalimat terakhir disarankan oleh Mohammad Hatta. Ir. Soekarno menulis teks naskah "Proklamasi Klad", yang isinya adalah sebagai berikut :

ProklamasiKami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, 17 - 8 - '05
Wakil2 bangsa Indonesia.

Kemudian, Mohamad Ibnu Sayuti Melik mengetik teks naskah proklamasi yang telah mengalami perubahan, yang dikenal dengan sebutan naskah "Proklamasi Otentik", yang isinya adalah sebagai berikut :

P R O K L A M A S I
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta.

Kemudian, Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Pada teks naskah proklamasi klad maupun otentik tertulis angka "tahun 05", bukan 1945. Tahun 05 merupakan kependekan dari angka "tahun 2605",  tahun penanggalan yang berlaku di Jepang.

Walaupun mengalami berbagai hambatan, namun penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tetap gencar dilakukan. Salah satu cara penyebaran berita dilakukan melalui kantor berita Jepang Domai secara berulang-ulang tiap 30 menit hingga siaran berakhir pukul 16.00. Selain itu, penyebaran berita juga dilakukan melalui surat kabar, dimulai oleh Soeara Asia di Surabaya. Kemudian, hampir seluruh surat kabar di Jawa dalam terbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan "Respect Our Constitution, August 17!!!" Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI.

Pada saat teks naskah Proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno, tidak ada yang merekam suara ataupun video. Dokumentasi yang ada hanya berbentuk foto-foto detik-detik Proklamasi. Jika saat ini kita mendengar rekaman suara asli Soekarno membacakan teks proklamasi, sebenarnya bukanlah suara yang direkam pada tanggal pada tanggal 17 Agustus 1945, melainkan suara asli beliau yang direkam pada tahun 1951 di studio Radio Republik Indonesia (RRI). Perekaman suara ini diprakarsai oleh salah satu pendiri RRI, Jusuf Ronodipuro.

Dirgahayu Indonesia! Enam puluh sembilan tahun sudah negara kita merdeka. Semoga Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai yang dicita-citakan. Semoga pemerintah Indonesia dapat mencapai tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tokoh-Tokoh Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Perannya Pada Persiapan Pelaksanaan Proklamasi

Berikut ini adalah daftar orang yang memiliki peran serta dalam mempersiapkan pelaksanaan proklamasi pada 17 agustus 1945 jam 10.00 wib di jl. pegangsaan timur no.56 jakarta. Berikut ini adalah nama tokoh tersebut beserta aktivitasnya pada waktu itu yaitu :

1. Soekarno dan M. Hatta

Kedua tokoh pahlawan Negara Indonesia itu merumuskan naskah proklamasi bersama dengan Soebardjo. Sukarno dan Bung Karno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan M.Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.

2. Sayuti Melik

Beliau adalah tokoh yang mengetik naskah teks proklamasi setelah disempurnakan dari naskah tulisan tangan asli.

3. Sukarni

Sukarni adalah tokoh pemuda yang sebelumnya pernah memimpin asrama angkatan baru yang berlokasi di menteng raya 31.

4. B.M. Diah

Beliau merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru tanah air.

5. Latif Hendraningrat, S. Suhud dan Tri Murti

Mereka berperan penting dalam pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi 17-08-1945. Tri Murti sebagai petugas pengibar pemegang baki bendera merah putih.

6. Frans S. Mendur

Beliau seorang wartawan yang menjadi perekam sejarah melalui gambar-gambar hasil bidikannya pada peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bersama kawan-kawannya di Ipphos (Indonesia Press Photo Service).

7. Syahrudin

Adalah seorang telegraphis pada kantor berita Jepang yang mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia ke seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi ketika personil jepang istirahat pada tanggal 17 agustus 1945 jam 4 sore.

8. Soewirjo

Beliau adalah walikota Jakarta Raya yang mengusahakan kegiatan upacara proklamasi dan pembacaan proklamasi berjalan aman dan lancar.

Tokoh Dibalik Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI

Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang dan tanggal 8 Ramadhan 1364 menurut Kalender Hijriyah, yang dibacakan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 – Jakarta Pusat. Kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak perjuangan merebut kekuasaan dari tangan penjajah. Dengan adanya proklamasi ini berarti bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan lepas dari intervensi asing. Momentum proklamasi tersebut merupakan perjuangan seluruh komponen bangsa.

Latar belakang peristiwa ini bermula pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI.[2] Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa dimulai dari “penculikan” yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00. WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Achmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 di lapangan IKADA(yang sekarang telah menjadi lapangan Monas) atau di rumah Bung Karno di Jl.Pegangsaan Timur 56. Dipilih rumah Bung Karno karena di lapangan IKADA sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara jepang sudah berjaga-jaga, untuk menghindari kericuhan, antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi, dipilihlah rumah Soekarno di jalan Pegangsaan Timur No.56. Teks Proklamasi disusun di Jakarta, bukan di Rengasdengklok, bukan di rumah seorang Tionghoa, Djiaw Kie Siong yang diusir dari rumahnya oleh anggota PETA agar dapat ditempati oleh “rombongan dari Jakarta”. Naskah teks proklamasi di susun di rumah Laksamana Muda Maeda di Jakarta, bukan di Rengasdengklok. Bendera Merah Putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengasdengklok pada Rabu tanggal 16 Agustus, sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Jusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Achmad Soebardjo, kemudian Kunto dan Achmad Soebardjo ke Rangasdengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur. Achmad Soebardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada tanggal 16 tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang “dipinjam” (tepatnya sebetulnya diambil) dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.

Berikut beberapa nama yang menjadi aktor atau tokoh utama dibalik proklamasi kemerdekaan RI.

1. Soekarno dan Mohammad. Hatta

Soekarno-Hatta bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari delapan orang resmi dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memplokamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jl.Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dikukuhkan oleh KNIP.

2. Sayuti Melik

Ia turut hadir dalam peristiwa perumusan naskah Proklamasi dan menjadi anggota susulan PPKI. Setelah itu ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).Beliau adalah tokoh yang mengetik naskah teks proklamasi setelah disempurnakan dari naskah tulisan tangan asli. Teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kata.

3. Sukarni dan 10 tokoh pemuda

Sukarni adalah tokoh pemuda yang sebelumnya pernah memimpin asrama angkatan baru yang berlokasi di Menteng Raya 31. Sewaktu kabar kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik samar-samar terdengar, Sukarni dan beberapa pemuda radikal mendesak kemerdekaan segera diproklamasikan. Mereka menculik Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok. Sempat terjadi silang pendapat antara kedua generasi itu, Sukarno-Hatta akhirnya setuju dan keesokan harinya membacakan proklamasi. Tokoh pemuda revolusioner yang berperan mendorong sangat keras Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu : Sukarni, Chaenal Saleh, A.M. Hanafi, Adam Malik, Wikana, Pandu Kartawiguna, Maruto Nitimihardjo, Kusnaeni (Pancen), Darwis, Djohar Nur, dan Armunanto. Kelompok pemuini dinamakan Komite van Aksi Proklamasi di mana Sukarni berfungsi sebagai Ketua. Chairul Saleh berfungsi sebagai Wakil Ketua, dan AM. Hanafi berfungsi Sekretaris Umum, dan tokoh-tokoh lainnya berfungsi sebagai Anggota Komite. Oleh karena Sukarno-Hatta terlihat ragu-ragu menerima dorongan keras, maka para pemuda revolusioner mengambil keputusan untuk mengasingkan Sukarno Hatta ke luar kota Jakarta, dan kejadian ini kemudian terkenal sebagai ”penculikan Rengas Dengklok

4. B.M. Diah

Beliau merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru tanah air.

5. Latif Hendraningrat, S. Suhud dan Tri Murti

Mereka berperan penting dalam pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi 17-08-1945. Tri Murti sebagai petugas pengibar pemegang baki bendera merah putih.

6. Syahrudin

Adalah seorang telegraphis pada kantor berita Jepang yang mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia ke seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi ketika personil Jepang istirahat pada tanggal 17 agustus 1945 jam 4 sore.

7. Soewirjo

Beliau adalah walikota Jakarta Raya yang mengusahakan kegiatan upacara proklamasi yang diadakan di jalan Pegangsaan Timur no 56 Jakarta Pusat atau kediaman bung Karno. 

Pembentukan Alat Kelengkapan Negara Indonesia

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum siap untuk menjadi sebuah negara yang utuh karena belum memiliki alat kelengkapan negara, seperti presiden, konstitusi, menteri, gubernur, tentara kebangsaan, dsb. Untuk itu, PPKI sebagai organisasi bentukan Jepang diharapkan dapat membentuk aparatur negara Indonesia.

PPKI sudah mengadakan sidang sebanyak 3 kali yang bertugas membentuk aparatur negara. Ketiga sidang tersebut akan dibahas secara rinci pada alinea selanjutnya.

SIDANG PERTAMA PPKI (18 Agustus 1945)

Hasil yang didapat:

• Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945.
• Memilih presiden dan wakil presiden.
• Sebelum terbentuknya MPR, pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional.

Sebelum UUD 1945 disahkan, ada beberapa perubahan yang terjadi dalam UUD 1945, yaitu:

• Kalimat pembukaan UUD 1945. "Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa".
• Bab 2 Pasal 6. "Presiden adalah orang Indonesia asli beragama Islam" diubah menjadi "Presiden adalah orang Indonesia asli".

Pemilihan presiden dan wakil presiden ditunjuk secara aklamasi oleh Otto Iskandar Dinata. Beliau memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama.

SIDANG KEDUA PPKI (19 Agustus 1945)

Hasil yang didapat:

• Menetapkan 12 kementerian.
• Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi.

Kabinet pertama dipimpin oleh Presiden Soekarno dan diumumkan pada tanggal 2 September 1945. 

Berikut ini daftar 8 provinsi pertama yang dibentuk pada awal kemerdekaan Indonesia beserta gubernurnya:

• Sumatra. Teuku Mohammad Hassan.
• Jawa Barat. Sutardjo Kartohadikusumo.
• Jawa Tengah. Pandji Soeroso.
• Jawa Timur. R.A. Soeryo.
• Kalimantan. Pangeran Mohammad Noor.
• Sulawesi. dr. Ratulangie.
• Sunda Kecil. I Gusti Ketut Pudja.
• Maluku. Mr. Latuharhary.

SIDANG KETIGA PPKI (22 Agustus 1945)
Hasil yang didapat:

• Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dan Daerah (KNIP dan KNID).
• Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI).
• Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).
• Membentuk Palang Merah Indonesia (PMI).

KNI bertujuan melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berkedudukan rakyat dan berfungsi sebagai DPR sebelum DPR terbentuk. KNIP berkedudukan di Jakarta, sedangkan KNIP berkedudukan di tiap-tiap provinsi. Para anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Berikut daftar kepengurusan KNIP:

• Ketua. Kasman Singodimejo.
• Wakil I. Sutardjo Kartohadikusumo.
• Wakil II. Latuharhary.
• Wakil III. Adam Malik.

PNI yang diketuai Ir. Soekarno pembentukannya ditunda hingga tanggal 31 Agustus 1945. Adapun PMI dibentuk pada tanggal 17 September 1946 yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.

BKR bertugas memelihara keselamatan rakyat. Pembentukan BKR secara resmi diumumkan pemerintah pada tanggal 23 Agustus 1945. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Soekarno mengeluarkan maklumat membentuk berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang bermarkas di kota Yogyakarta dengan kepala staf TKR Oerip Soemohardjo dan Panglima TKR Supriyadi. Namun, Supriyadi digantikan oleh Jend. Soedirman.

Perkembangan Tentara Kebangsaan Indonesia:

• Badan Keamanan Rakyat. (22 Agustus 1945).
• Tentara Keamanan Rakyat. (5 Oktober 1945).
• Tentara Republik Indonesia. (24 Januari 1946).
• Tentara Nasional Indonesia. (3 Juli 1947).

Menghargai Perjuangan Para Tokoh Kemerdekaan

Para pahlawan telah membuktikan semangat perjuangan mereka. Mereka tidak pernah gentar dalam menghadapi serangan musuh. Mereka memiliki semboyan lebih baik mati dari pada dijajah. Mereka berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk menghadapi penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Sebagai generasi muda penerus bangsa ini, kamu berkewajiban meneruskan perjuangan para pahlawan kita dengan cara mengisi kemerdekaan ini. Ada banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai seorang pelajar, kamu harus belajar dengan giat, berprestasi di sekolah, dan tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kamu harus berusaha untuk menyejajarkan diri dengan pelajar-pelajar dari negara-negara yang telah maju di dunia.

Sebagai pelajar, kamu dapat ikut mengharumkan nama bangsa di dunia Internasional. Misalnya, dengan cara mengikuti olimpiade matematika sedunia, mengikuti lomba membuat robot internasional, atau mengikuti perlombaan olah raga tingkat internasional. Hal lain yang dapat kamu lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan adalah dengan ikut berpartisipasi saat memperingati HUT Republik Indonesia, berziarah ke makam pahlawan, dan memperingati hari Pahlawan.

Perjuangan para tokoh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dinilai dan diukur dengan apa pun. Mereka berjuang tanpa pamrih demi nusa dan bangsa. Kita wajib menghargai jasa-jasa mereka. Cara menghargai perjuangan para tokoh di antaranya sebagai berikut.

  Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat.

   Hidup rukun dan tolong-menolong sebagai perwujudan rasa persatuan.

  Mendoakan para pahlawan secara tulus dan ikhlas.

  Berziarah ke Taman Makam Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan.

  Memperingati hari-hari nasional bersejarah, misalnya Hari Pahlawan.

  Meneladani sikap tokoh dalam kehidupan sehari-hari.

  Senang membaca kisah hidup dari masing-masing tokoh.

  Mau menambah pengetahuan dan wawasan, agar bangsa kita mampu bersaing dengan bangsa lain.

sumber: sahabatguru.files.wordpress.com

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (独立準備調査会 Dokuritsu Junbii Chōsakai^?) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (orang Jepang). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek poplitik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda^[1], terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.

Daftar isi

• 1 Awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI
• 1.1 Sidang resmi pertama
• 1.2 Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua
• 1.3 Sidang resmi kedua
• 2 Persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI
• 3 Rujukan

Awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI

Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik semakin jelas, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai. Pembentukan BPUPKI juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.
BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari: 62 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja).
Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu adalah sebagai berikut :

Sidang resmi pertama

Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945

Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In", yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga "Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda" di masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara "Indonesia Merdeka" serta merumuskan dasar negara Indonesia.
Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga dua orang pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI.
Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk "Negara Kesatuan Republik Indonesia" ("NKRI"), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :

1.       Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.

2.       Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "Dasar Negara Indonesia Merdeka", yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.

3.       Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "Pancasila", yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah "Pancasila", masih menurut dia bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi "Trisila" (Tiga Sila), yaitu: “1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "Ekasila" (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka "satu-kesatuan", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan "Panitia Sembilan" dengan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.

Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua

Naskah Asli "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" yang dihasilkan oleh "Panitia Sembilan" pada tanggal 22 Juni 1945

Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah "Panitia Sembilan" tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari "Panitia Sembilan" ini adalah sebagai berikut :

1.       Ir. Soekarno (ketua)

2.       Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)

3.       Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)

4.       Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)

5.       Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)

6.       Abdoel Kahar Moezakir (anggota)

7.       Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)

8.       Haji Agus Salim (anggota)

9.       Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak "Nasionalis") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak "Islam"), maka pada tanggal 22 Juni 1945 "Panitia Sembilan" kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter", yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah "Gentlement Agreement". Setelah itu sebagai ketua "Panitia Sembilan", Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan "Indonesia Merdeka" yang disebut dengan "Piagam Jakarta" itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1.       Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,

2.       Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3.       Persatuan Indonesia,

4.       Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,

5.       Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.
Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan "Pembukaan (bahasa Belanda: "Preambule") Undang-Undang Dasar 1945", yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).

Sidang resmi kedua

Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-14 Juli 1945

Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).
Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut :

1.       Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)

2.       Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)

3.       Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)

4.       Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

5.       Mr. Raden Panji Singgih (anggota)

6.       Haji Agus Salim (anggota)

7.       Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :

1.       Pernyataan tentang Indonesia Merdeka

2.       Pembukaan Undang-Undang Dasar

3.       Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai "Undang-Undang Dasar 1945", yang isinya meliputi :

·         Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya,

·         Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan,

·         Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik,

·         Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih,

·         Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama "Piagam Jakarta", sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "Piagam Jakarta". Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia baru. "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksion yang sedikit berbeda.

Persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI

Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" ("PPKI") atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.
Tugas "PPKI" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda: preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.
Anggota "PPKI" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa. "PPKI" ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota "PPKI" ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.
Secara simbolik "PPKI" dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat ke "Kota Ho Chi Minh" atau dalam bahasa Vietnam: Thành phố Hồ Chí Minh (dahulu bernama: Saigon), adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong.
Pada saat "PPKI" terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang "PPKI". Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa "PPKI" ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak "PPKI" adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia baru.
Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari "PPKI". Jendral Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada "PPKI". Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah "PPKI" harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujud-nyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Ir. Soekarno membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Mohamad Ibnu Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta

Sementara itu dalam sidang "PPKI" pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-Muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak "Nasionalis") guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya "tujuh kata" dalam "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter".
Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang "PPKI" dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai "pembukaan (bahasa Belanda: "preambule") dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945", yang saat ini biasa disebut dengan hanya UUD '45 adalah :

·         Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah, diganti dengan kata “Pembukaan”.

·         Kedua, anak kalimat "Piagam Jakarta" yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diganti dengan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

·         Ketiga, kalimat yang menyebutkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata “dan beragama Islam”.

·         Keempat, terkait perubahan poin Kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

"PPKI" sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia baru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap "PPKI" sebagai sebuah lembaga buatan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang, namun terlepas dari anggapan tersebut, peran serta jasa badan ini sama sekali tak boleh kita remehkan dan abaikan, apalagi kita lupakan. Anggota "PPKI" telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya "PPKI" dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri.

Mohammad Yamin

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Mohammad Yamin
Menteri Penerangan Indonesia ke-14
Masa jabatan 6 Maret 1962 – 17 Oktober 1962
Presiden	Soekarno
Didahului oleh	Maladi
Digantikan oleh	Roeslan Abdulgani
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia ke-8
Masa jabatan 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
Presiden	Soekarno
Didahului oleh	Bahder Djohan
Digantikan oleh	R.M. Suwandi
Menteri Kehakiman Indonesia ke-6
Masa jabatan 27 April 1951 – 3 April 1952
Presiden	Soekarno
Didahului oleh	Wongsonegoro
Digantikan oleh	Lukman Wiriadinata
Informasi pribadi
Lahir	24 Agustus 1903 Sawahlunto, Sumatera Barat, Hindia Belanda
Meninggal	17 Oktober 1962 (umur 59) Jakarta, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Agama	Islam
Tanda tangan

Prof. Mr. Mohammad Yamin, S.H. (lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903 – meninggal di Jakarta, 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun) adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus "pencipta imaji keindonesiaan" yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia.^[1][2]

Daftar isi

• 1 Latar belakang
• 2 Kesusastraan
• 3 Politik
• 4 Keluarga
• 5 Karya-karyanya
• 6 Penghargaan
• 7 Lihat pula
• 8 Referensi
• 9 Pranala luar

Latar belakang

Mohammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawahlunto pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawahlunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki enam belas anak dari lima istri, yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain : Muhammad Yaman, seorang pendidik; Djamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka; dan Ramana Usman, pelopor korps diplomatik Indonesia. Selain itu sepupunya, Mohammad Amir, juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemeene Middelbare School (AMS) Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kaei. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungnya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) pada tahun 1932.

Kesusastraan

Mohammad Yamin memulai karier sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu Klasik.
Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya, Tanah Air; yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan.
Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah, karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya, Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa, muncul juga pada tahun yang sama.
Dalam puisinya, Yamin banyak menggunakan bentuk soneta yang dipinjamnya dari literatur Belanda. Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, ia masih lebih menepati norma-norma klasik Bahasa Melayu, berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Ia juga menerbitkan banyak drama, esei, novel sejarah, dan puisi. Ia juga menterjemahkan karya-karya William Shakespeare (drama Julius Caesar) dan Rabindranath Tagore.

Politik

Karier politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond^[3] dan menyusun ikrah Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan Bahasa Indonesia, yang berasal dari Bahasa Melayu, sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya Bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusasteraan Indonesia.
Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, bersama Adenan Kapau Gani dan Amir Sjarifoeddin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Tahun 1939, ia terpilih sebagai anggota Volksraad.
Semasa pendudukan Jepang (1942-1945), Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara.^[4] Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan, mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.
Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman (1951-1952), Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1953–1955), Menteri Urusan Sosial dan Budaya (1959-1960), Ketua Dewan Perancang Nasional (1962), Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara (1961–1962) dan Menteri Penerangan (1962-1963).
Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan. Tanpa grasi dan remisi, ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakannya itu, ia dikritik oleh banyak anggota DPR. Namun Yamin berani bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Kemudian disaat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian univesitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Diantara perguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat.

Keluarga

Pada tahun 1937, Mohammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadingalu, Demak, Jawa Tengah.^[5] Mereka dikaruniai satu orang putra, Dang Rahadian Sinayangish Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amodjo, putri tertua dari Mangkunegoro VIII.^[rujukan?]

Karya-karyanya

Sampul Buku Muhammad Yamin dan cita cita persatuan

• Tanah Air (puisi), 1922
• Indonesia, Tumpah Darahku, 1928
• Kalau Dewa Tara Sudah Berkata (drama), 1932
• Ken Arok dan Ken Dedes (drama), 1934
• Sedjarah Peperangan Dipanegara, 1945
• Tan Malaka, 1945
• Gadjah Mada (novel), 1948
• Sapta Dharma, 1950
• Revolusi Amerika, 1951
• Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, 1951
• Bumi Siliwangi (Soneta), 1954
• Kebudayaan Asia-Afrika, 1955
• Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi, 1956
• 6000 Tahun Sang Merah Putih, 1958
• Naskah Persiapan Undang-undang Dasar, 1960, 3 jilid
• Ketatanegaraan Madjapahit, 7 jilid

Penghargaan

• Bintang Mahaputra RI, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden RI atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa
• Tanda penghargaan dari Corps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Panca Darma Corps
• Tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Pataka Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

Lihat pula

• Tokoh Indonesia

Referensi

1.       ^ "Tokoh Bangsa Multitalenta: M. Yamin". Jurnal Nasional. 2011-07-27. Diakses 2012-06-05.

2.       ^ "Posisi M. Yamin dalam Sejarah Indonesia". Okezone.com. Diakses 2012-06-05.

3.       ^ Simbolon, Parakitri Tahi (2006). Menjadi Indonesia. Penerbit Buku Kompas.

4.       ^ Hukumonline.com Muhammad Yamin, Pelopor Hak Asasi Manusia di Awal Republik

5.       ^ Tempo Edisi Khusus Sumpah Pemuda, Sundari, Kacamata Merah Muda, 2008.

2.       Prof. Dr. Soepomo

3.       Lahir : Sukoharjo, 22 Januari 1903
Wafat : Jakarta, 12 September 1958
Makam : Surakarta
SK. Presiden : No. 123/1965 tanggal 14 Mei 1965

4.       Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soepomo menyampaikan usulannya tentang dasar negara sebagai berikut: 1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat
Ketiga usulan tentang dasar negara itu dibicarakan kembali oleh panitia sembilan. Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 paniia sembila mendapatkan hasil yaitu lahirnya Piagam Jakarta. Hasil perumusan panitia kecil ini disempurnakan bahasanya oleh “Panitia penghalus bahasa” yang salah satunya terdiri atas Dr. Soepomo. Setelah BPUPKI di bubarkan, Dr. Sutomo menjadi anggota PPKI.